Mensos Tri Rismaharini Temukan Puluhan Ribu ASN Terima Bansos, Kemenpan RB Tegaskan Bakal Ada Sanksi Tegas Ini Bila Ditemukan PNS yang Lakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang

GridPop.ID -Adanya informasi yang mengatakan ribuan ASN menerima bantuan sosial langsung ditanggapi Kemensos.

Kementerian Sosial (Kemensos) pun langsung melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial (bansos).

Dilansir dari Kompas.com,dalam proses verifikasi tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharinipihaknya menemukan ada 31.624 aparatur sipil negara (ASN) dari 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah.

Rincian dari jumlah tersebut, ada 28.965 ASN aktif, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.

Menteri yang akrab disapa Risma ini mengatakan, ASN tersebut menerima berbagai macam bansos, seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut dia, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.

Kendati demikian, Risma tidak secara terperinci menyebutkan persebaran lokasi PNS yang terindikasi masih menerima bansos.

Risma mengatakan, temuan data ini akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti.

“Nanti itu akan kita kembalikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya.

Baca Juga: Bak Angin Segar di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Kucurkan Dana untuk Bantuan Sosial pada November 2021, Intip Daftar Bansos yang Akan Cair Bulan Ini!

Sebelum Risma mengungkapkan bahwa terdapat puluhan ribu ASN yang terdata menerima bansos, ada pejabat eselon I di kementerian yang mengaku mendapat bansos pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menceritakan, ada salah seorang pejabat eselon I di kementeriannya yang mendapatkan bansos sembako dari pemerintah.

“Saya bisa sampaikan eselon I kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).