GridPop.ID - Imbas pandemi Covid-19 salah satunya berdampak pada sektor ekonomi.
Sejumlah pusat perbelanjaan di berbagai daerah tampak sepi pengunjung,bahkan sampai terancam akan ditutup.
Walaupun saat ini sudah ada pelonggaran PPKM berlevel, ini tak serta merta bisa dengan cepat menutup kerugian dibulan-bulan sebelumnya.
Dilansir dari Tribun Jateng,Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut sejumlahpusatperbelanjaanataumalberpotensiditutupselamanya ataudijual.
Hal itu terpaksa dilakukan menyusul habisnya dana cadangan akibat dampak pandemi covid-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat.
"Ada beberapapusatperbelanjaanyang berpotensi tutup ataupundijual, dan bukan hanya di daerah tertentu saja, banyak terjadi di hampir semua daerah," kata Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, saat dihubungi, Rabu (1/9).
Namun, ia tidak dapat menyebutkan secara terperincipusatperbelanjaanmana saja yang akanditutupataudijual, karena dinilai dapat mengganggu upaya proses penyelamatan yang sedang diupayakan masing-masingpusatperbelanjaan.
"Pandemi yang berkepanjangan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan pemerintah membuat banyakpusatperbelanjaankehabisan dana cadangan untuk bertahan," paparnya.
Alphonzus menuturkan, kemampuan setiappusatperbelanjaantidak sama, dan bagipusatperbelanjaanyang sebelum pandemi memiliki kinerja kurang maksimal, maka akan mengalami tekanan yang lebih berat untuk bertahan selama pandemi.
"Kesulitan seperti tersebut di atas bukan hanya dialamipusatperbelanjaanyang berlokasi di daerah tertentu saja, tapi juga dialamipusatperbelanjaanyang berada di wilayah lain, karena saat ini berbagai pembatasan sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Menurut dia, dampak pemberlakuan pembatasan operasional hingga penutupan operasionalpusatperbelanjaantidak serta merta berakhir pada saat pelonggaran PPKM berlevel.
Tetapi, dia menambahkan, dampak pembatasan dan penutupan operasional masih terus harus dipikul sampai berbulan-bulan kemudian olehpusatperbelanjaan.
"Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10-20 persen saja diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan," jelasnya.
Dilansir dari Kompas.com, ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)BandungRaya Handianto Lie menyebut ada sekitar limapusat perbelanjaanataumalyang terancam dijual.
Salah satunya, kata dia,MalUjung Berung Town Square (Ubertos) yang akhir-akhir ini ramai di media sosial akan dijual.
Serupa dengan Ubertos, menurutnya, empat mal lainnya yang belum ia sebutkan secara rinci pun akan dijual.
"Kalau terdata sih ada beberapa, jadi hidup segan, mati nggak mau gitu, kira-kira ada lima mal (yang mau dijual), ini yang mesti pemerintah perlu mulai mikirin," kata Handiyanto dilansir dariAntara,Minggu (29/8/2021).
Menurutnya, sejauh ini meski relaksasi telah diberikan bagi mal, pengunjung masih belum meningkat secara signifikan.
Padahal mal di Kota Bandung oleh pemerintah kota telah diperbolehkan menerima pengunjung sebesar 50 persen dari total daya tampung.
"Ya rata-rata per hari sekitar 10-15 persen lah, di akhir pekan mungkin 15 persen ya, kalau di mal yang saya kelola BTC Pasteur kunjungannya di bawah 10 persen," kata dia.
Dia mengatakan minimnya pengunjung yang datang ke mal itu disebabkan belum dibukanya arena bermain atau tempat hiburan.
Pasalnya, kata dia, orang-orang yang mau berkunjung ke mal itu bukan hanya untuk berbelanja, namun juga untuk mendapatkan hiburan.
"Contohnya di bioskop itu biasanya punya 30 orang pegawai, kalau bioskop tutup itu 30 orang hilang, sekarang di Bandung ada berapa mal, mungkin sekarang ratusan pekerja bioskop itu jobless," kata Handianto.
Dia pun memastikan sejauh ini protokol kesehatan telah dilakukan secara ketat di seluruh mal di Bandung sesuai anjuran pemerintah.
Selain itu, mayoritas pekerja di mal pun telah mengikuti vaksinasi Covid-19 meski baru sebatas dosis pertama.
"Mungkin pekan ini di Bandung Raya sih semua pekerja bakal sudah divaksin, kemarin masih ada sisa sekitar enam ribu pekerja (yang belum), tapi akhir-akhir ini mereka banyak yang mandiri, karena ada aturan dari pemerintah mal harus vaksinasi," kata dia.
GridPop.ID (*)