Spahn baru-baru ini merekomendasikan vaksinasi untuk anak berusia 12 hingga 17 tahun, tetapi gagasan tersebut belum didukung oleh regulator vaksin nasional STIKO.
"Mendapatkan vaksin adalah keputusan pribadi, tetapi juga keputusan yang mempengaruhi kita semua sebagai sebuah komunitas. Setiap individu akan menentukan seberapa baik kita semua akan melewati musim gugur dan musim dingin," kata Spahn lewat Twitter-nya.
Negara-negara Eropa lainnya antara lain Prancis dan Italia, telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan warganya untuk membuktikan bahwa mereka telah divaksinasi atau pulih dari COVID-19 untuk memasuki ruang publik, seperti restoran.
Warga pun memprotes keras keputusan tersebut. Warga percaya bahwa kebijakan tersebut melanggar kebebasan mereka.
Di Jerman, pengikut gerakan Querdenker (pemikir lateral) turun ke jalan menentang aturan pembatasan dan vaksin virus corona.
Beberapa politisi Jerman juga telah menentang bahwa vaksinasi virus corona adalah kewajiban.
Andrew Ullman, anggota Partai Demokrat Bebas (FDP) yang pro pasar bebas di parlemen Jerman (Bundestag), mengatakan kepada outlet Deutschlandfunk pada Sabtu (07/08) bahwa meskipun dia mendukung vaksinasi, tetapi dia yakin bahwa wajib vaksin bukanlah kebijakan yang efektif.
Disisi lain, di wilayah Uni Eropa kini sudah mulai memberlakukan “Sertifikat Digital Covid” per tanggal 1 Juli 2021.
Tujuannya untuk memfasilitasi perjalanan ke Eropa bagi para wisatawan yang sudah menjalani vaksinasi.
Seiring turunnya jumlah infeksi virus corona di sebagian besar Eropa, banyak negara mencabut penguncian dan melonggarkan persyaratan perjalanan dan masuk.
Para pelancong diminta mengunduh aplikasi smartphone “Reopen EU” untuk mendapatkan informasi terkini saat bepergian.