Perang Pendapat, Anies Baswedan Terbitkan IMB di Reklamasi hingga Tuai Kritik Pedas, Ahok Beri Tanggapan Menohok: Anies Memang Hebat!

GridPop.ID - Reklamasi Jakarta rupanya masih menyisakan banyak pekerjaan bagi pemerintah.

Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengambil keputusan terkait reklamasi Jakarta.

Keputusan Anies Baswedan tersebut pun menuai berbagai kritik termasuk dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Baca Juga: Kerusuhan Berdarah di Bawaslu, Anies Baswedan Sebut 6 Orang Meninggal, Ada Luka Robek Menembus Paru-paru

Melansir dari Kompas.com, Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 yang kini dia jadikan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers, Rabu (19/6/2019), Anies menyebutkan pergub itu diterbitkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota yang diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dalam siaran pers itu.

Baca Juga: Susuri Gang Sempit, Anies Baswedan Turut Gotong Keranda Jenazah Petugas Kebersihan yang Meninggal Usai Ditabrak Pengendara Motor

Menurut Anies, dengan adanya pergub itu, Pemprov DKI terpaksa menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, sebuah pulau hasil reklamasi.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan) serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Tahun lalu, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies karena disebut tak memiliki IMB.

Baca Juga: Ahok Kini Tinggal Bersama Istri Barunya, Nicholas Sean Purnama Sang Anak Pontang-panting Cari Duit, Ini yang Dilakukannya