:blur(7):quality(50)/photo/2025/02/20/screenshot-2025-02-20-101634jpg-20250220031655.jpg)
Ahok merasa dikambinghitamkan soal penerbitan IMB di pulau reklamasi.
Baca Juga: Setahun Pisah dengan Ahok, Veronica Tan Kini Berdagang Daging Bakar Bersama Chef Pribadi
"Anies satu pihak ubah pergub yang menurut aku itu institusi (kewenangan) gubernur juga. Satu pihak mau kambinghitamkan aku soal pergub yang mau dia pakai dengan memanfaatkan celah hukum istilahnya," kata Ahok.
Ahok menyebutkan, beberapa pergubnya yang diubah Anies antara lain soal pedagang kali lima, RPTRA, hingga larangan motor lewat Sudirman-Thamrin.
Ia mempertanyakan keputusan Anies yang tak merevisi Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau Reklamasi.
Baca Juga: Setahun Pisah dengan Ahok, Veronica Tan Kini Berdagang Daging Bakar Bersama Chef Pribadi
"Enggak bisa batalkan keppres karena putusan institusi, juga enggak bisa batalkan perda dan pergub? Buktinya pergub aku ada juga yang dia ganti kan?" ujar Ahok.
Melansir dari Tribunnews.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga mengkritik langkah Anies tersebut.
"Perilaku ini, di beberapa gubernur DKI hampir sama, di reklamasi pun di contoh yang sama, artinya memfasilitasi tanda kutip keterlanjuran yang tidak taat asas. Itu hal yang tidak baik," ucap Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, di Gedung Eksekutif Nasional Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).
Baca Juga: Sebut Ahok Manusia Baru, Dahlan Iskan Kasihan Pada Veronica Tan: Dia Wanita Agung
Menurut Tubagus, argumentasi Anies tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 untuk menerbitkan IMB itu, tidak tepat.
"Saya kira ini adalah sebuah kesalahan besar dan kita mengecam tindakan gubernur saat ini, yang seharusnya tidak diterbitkan. Dia punya pilihan kebijakan untuk tidak menerbitkan IMB. Kenapa dipaksakan? Argumentasi yang digunakan gubernur cenderung tidak tepat dan beberapa mengada-ada," katanya.(*)
