Terkait Pembuktian Kecurangan Pilpres 2019, Mantan Ketua MK Beri Peringatan Tegas: Itu Sangat Sulit Sekali, Susah, dan Tidak Gampang

Dikutip dari Tribun Jabar, pihak BPN tak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

"Kami, saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan," kata saksi BPN, Azis dikutip dari Kompas.com.

Selain perolehan suara ditekuk paslon 01, laporan dugaan kecurangan yang diajukan ke Bawaslu RI pun ditolak.

Baca Juga: Inilah Hasil Akhir Pemilu Presiden 2019, Jokowi-Maruf Menang, Selisih Suara Kedua Pasangan Sangat Mengejutkan!

Alasan Bawaslu menolak karena BPN hanya membawa print out berita online.

Bukti print out berita online itu disebut belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundangan-undangan.

Mestinya, bisa didukung juga dengan bukti lain, seperti dokumen, surat, dan video bukti adanya kecurangan.

Baca Juga: Suara Gemuruh Getarkan Langit Solo dan Yogyakarta pada Dini Hari, Aksi TNI AU dengan Pesawat Tempur Justru Banjir Pujian!

"Print out berita online tidak bisa berdiri sendiri, melainkan didukung dengan alat bukti berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," kata Ratna Dewi Pettalolo dalam siaran Kompas TV.

Pihak BPN pun berencana akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dinihari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Disambut Haru Bak Pahlawan, Penampilan Perdana Andre Taulany di Televisi Usai Diistirahatkan Jadi Sorotan