Mereka yang memiliki popularitas tidak serta merta akan dipilih oleh rakyat. Krisis kaderisasi ini juga merefleksikan permasalahan partai politik secara umum.
Wijayanto mengatakan, krisis kaderisasi membuat partai politik lamban dalam melakukan reformasi sejak tahun 1998.
Sebagai contoh, terdapat partia yang jabatan ketua umumnya diwariskan ke keturunannya, penentuan calon pemimpin daerah dari partai pusat, hingga sentralisasi politik yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dan oligarki politik.
"Partai politik itu satu lembaga politik yang paling penting buat demokrasi, menurut saya, justru paling lambat dalam melakukan reformasi," paparnya.
GridPop.ID (*)