Dicopot Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Hamil di Kolam Renang, Sitti Hikmawatty Lontarkan Protes ke Presiden Joko Widodo: Itu Tidak Boleh Terulang!

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, kata dia, pada Senin (27/4/2020), dirinya telah mengembalikan seluruh inventaris negara yang diamanahkan kepadanya.

Baca Juga: Miliki Paras Cantik dan Tubuh Semlohay, Inul Daratista Akui Pernah Diajak Ngamar Produser Nakal Demi Jadi Penyanyi Dangdut Ternama: Aku Dikasih Amplop Sambil Diusir

"Saya telah mengembalikan seluruh inventaris negara yang menjadi amanah dan tanggung jawab saya kepada negara kembali, berdasarkan dokumen yang ada sesuai dengan kepatutan," kata dia.

Selanjutnya, Sitti pun memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk mengisi banyaknya celah kekosongan hukum di KPAI dengan melakukan perbaikan internal.

Hal tersebut diperlukan agar ke depannya tidak ada lagi komisioner atau pegiat hak asasi manusia (HAM) dimana pun mengalami kejadian seperti dirinya.

Baca Juga: Luka Hatinya Belum Sembuh, BCL Malah Dituding Kegirangan Nikmati Harta Warisan Ashraf Sinclair yang Menggunung Tinggi: Enak Banget Tuh si BCL!

"Saya mendapat banyak step-step yang tak sesuai, sewajarnya seperti sanksi administrasi entah itu surat teguran satu, dua, tiga dan sebagainya, tapi yang saya dapati langsung dari dewan etik," kata dia.

Oleh karena itu, perbaikan internal tersebut dibutuhkan karena dirinya tak ingin ada komisioner yang bernasib serupa dengannya.

"Saya tidak ingin komisioner mengalami hal seperti itu, tidak diberikan kesempatan pembelaan. Kalau saya menerima ini, tapi belum tentu yang lain. Itu tidak boleh terulang," kata dia.

Baca Juga: Selalu Setia Dampingi Dik Doank Meski Sudah 7 Tahun Dimadu, Istri Pertama Sang Musisi Akhirnya Bongkar Ceritanya Saat Dipoligami: Saya Ikhlas, Saya Enggak Sakit Hati

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Sitti Hikmawatty dari posisinya sebagai komisioner KPAI.

Pemberhentian Sitti dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020.Sekretaris Utama Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan bahwa Presiden Jokowi sudah menandatangani keppres tersebut.