Setelah Angkat Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina hingga Pecat Dirut Garuda, Erick Thohir Kini Larang BUMN Berikan Suvenir di Agenda Rapat, Ada Apa?

Baca Juga: Miliki Paras Bule Bak Bintang Hollywood, Siapa Sangka Tamara Bleszynski jadi Korban Bully karena Fisiknya Berbeda hingga Dianggap Penjajah!

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir menunjukkan barang bukti motor Harley Davidson saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Dir

Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir juga membuat langkah baru terkait pekerjaannya.

Merujuk artikel dari Kompas.com, erick Thohir menerbitkan larangan perusahaan-perusahaan BUMN memberikan suvenir atau sejenisnya dalam Rapat Umur Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum.

"Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang balk (good corporate governance), setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun," ujar Erick Thohir melalui Surat Edaran No. SE-8/MBU/12/2019 seperti dikutip dari Antara News, Minggu (8/12/2019).

Baca Juga: Penampilannya Berubah Drastis Hingga Dituding Operasi Plastik, Aurel Hermansyah Akhirnya Buat Pengakuan Mengejutkan: Aku Operasi Biar Lebih Tirus!

Erick juga menyebutkan bahwa khusus untuk Persero Terbuka, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain Negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Surat Edaran No. SE-8/MBU/12/2019 tetang Larangan Pemberikan Souvenir atau Sejenisnya ditetapkan pada Kamis 5 Desember oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

Adapun ruang lingkup surat edaran tersebut adalah larangan pemberian suvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum.

Baca Juga: Seorang Mantan Pejabat Bongkar Fakta Mengejutkan Ari Askhara Eks Dirut Garuda: Yang Seperti Ini Adalah Titipan Orang Kuat!

Berdasarkan keterang Surat Edaran itu, BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis sekaligus merupakan kepanjangan tangah Pemerintah dalam menujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.