Sudah Kecil, Honor Petugas KPPS Makin Terkuras Dikenai Pajak buat Kecewa: Kami Dihargai Seperti Ini?

Grid.ID - Pemilu 2019 yang merupakan pesta demokrasi disambut hangat oleh seluruh masyarakat di Tanah Air pada Rabu (17/04).

Namun demikian, muncul kabar miring dari pesta demokrasi ini yang menyinggung honor pengurus KPPS.

Pasalnya, banyak petugas yang mengeluhkan honornya dipotong pajak dirasa tak seimbang dengan beban kerja.

Baca Juga : Terpentok Masalah Dana, AHY Merasa Sedih Belum Bisa Wujudkan Cita-cita Ani Yudhoyono Bahkan Jauh Sebelum sang Ibu Jatuh Sakit

Keluhan tersebut salah satunya dirasakan oleh sejumlah petugas KPPS di Kelurahan Kefemenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.

Honor Rp550.000,00 untuk ketua KPPS, dan Rp500.000,00 untuk anggota dinilai tak sesuai dengan beban kerja.

"Honor petugas KPPS sudah kecil, dipotong pajak lagi," ujar Ketua KPPS TPS 5 Kefemenanu Utara, Marsel Suni seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga : Sama-sama Jadi Istri Pria Tajir, Lihat Perbedaan Gaya Bella Saphira dan Mayangsari Saat Datang ke TPS!

Dari sejumlah honor tersebut ternyata masih harus dipotong pajak sebesar 3% sesuai ketentuan.

Alhasil, anggota KPPS hanya menerima honor bersih Rp470.000,00.

Marsel mengungkapkan dalam 3 hari, pengurus KPPS bekerja penuh waktu apalagi saat sehari sebelum dan sehari setelah pemungutan suara.

Baca Juga : Terobos Hutan Belantara, Bapak Ini Pikul Kotak Suara Sendirian ke Desa Terpencil untuk Sukseskan Pemilu

Pasalnya, ada 5 suarat suara yang harus dihitung sesuai dengan pemungutan suara dan penghitungan akan membutuhkan waktu lama.

Saat pemilihan Gubernur NTT 2008 silam, anggota KPPS bahkan hanya mendapatkan honor Rp250.000,00.

"Kami ini sebagai penanggung jawab utama di tingkat lini paling bawah, terus kami dihargai seperti ini. Sangat disayangkan," ungkap Marsel.

Baca Juga : Pria Ini Banting dan Injak-injak Televisinya Sendiri Gara-gara Tak Terima Hasil Quick Count Pemilu 2019

Marsel pun mengungkapkan idealnya honor yang diterima ketua KPPS Rp1,5 juta dan anggota Rp1 juta.

Ketua KPU NTT Thomas Dohu, turut buka suara perihal pajak honor anggota KPPS.

"Itu aturan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Itu honor KPPS, bukan gaji, hitungannya per kegiatan, bukan per bulan," imbuh Thomas. (*)