Subsidi Listrik Bisa Picu Peningkatan Inflasi, Sri Mulyani Blak-blakan Ungkap Strategi Pemerintah, 15,2 Juta Pelanggan Terancam Tidak Dapat Lagi!

GridPop.ID - Tata kelola subsidi energi mulai tahun depan mengalami perubahan.

Dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, pemberian subsidi listrik di tahun 2022 hanya akan dilakukan bagi golongan pelanggan yang berhak.

Untuk itu, pemadanan data kini tengah dilakukan demi memastikan penerima subsidi listrik dari kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi hanya diterima kelompok yang berhak.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan pemadanan data antara ID pelanggan PLN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat tersinkronisasi dengan status di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Arifin, dikutip dari Kontan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, dengan jumlah 15,2 juta pelanggan dikeluarkan dari penerima subsidi maka penghematan APBN diprediksi bisa mencapai Rp 22,12 triliun.

"Kalau pakai DTKS, ada 15,2 juta pelanggan yang secara data harus dikeluarkan," kata Rida.

Merujuk data Kementerian ESDM, besaran subsidi listrik mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Masyarakat Masih Bisa Bernapas Lega, Meski Sudah Tak Lagi Gratis, Kini PLN Beri Diskon Token Listrik Hingga 50 Persen Per April 2021, Begini Cara Klaimnya!

Pada tahun 2017 subsidi listrik sebesar Rp 45,74 triliun. Nilai ini meningkat menjadi Rp 48,1 triliun di 2018 dan Rp 52,66 triliun di 2019 kemudian mencapai Rp 61,1 triliun di tahun lalu.

Sementara itu, dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati subsidi elpiji 3 kilogram dan listrik berbasis orang sedikit banyak memengaruhi inflasi pada tahun 2022.

Bendahara negara ini menyebutkan, inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) berpotensi melonjak akibat peralihan skema subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang.

"(Rendahnya inflasi tahun 2022 seperti tahun ini) tidak taken for granted, banyak faktor yang harus kita waspadai. Ada (potensi kenaikan) administered price karena banyak policy di bidang subsidi, di mana DPR dan pemerintah setuju untuk mulai menjadi lebih targeted. Ini pasti ada pengaruhnya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari Kompas, Senin (30/8/2021).