Virus Corona Bakal Jadi Endemik di Dunia, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sebut 5 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Indonesia

Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap, mulai dari pembentukan kekebalan regional, daerah aglomerasi, hingga perlahan terbentuk kekebalan menyeluruh secara nasional.

Apabila Indonesia telah mencapai kekebalan komunitas secara nasional, kata Wiku, RI bakal menyumbang angka cukup besar dalam eliminasi Covid-19 secara global.

Upaya ketiga, yakni terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui testing, tracing, dan treatment.

Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang muncul dan terus berkembang.

Diupayakan pula untuk terus memperbarui teknologi guna meminimalisasi efek varian virus, baik terhadap upaya pengobatan diagnostik maupun upaya pelayanan kesehatan lainnya.

Upaya terakhir yakni menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin, seperti interaksi antarmanusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

"Hal ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk menangani Covid-19, tetapi juga mempersiapkan diri terhadap ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang," kata Wiku.

Baca Juga: Tolong Perhatikan, Orang Dalam Kondisi Ini Sebaiknya Tunda Vaksinasi Covid-19, Begini Penjelasan Dokter

Dilansir dariTribunnews.com,dalam momentum hari kemerdekaan Indonesia, Wiku menyebut penurunan ini berkat adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi.

Hal ini disampaikan Wiku dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia, melalui siaran kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (17/8/2021).

"Berkat sinergi dari seluruh lapisan masyarakat, hingga minggu lalu kasus positif nasional mingguan telah mengalami penurunan selama empat minggu berturut-turut, atau turun sebesar 41,6 persen dari puncak kedua," kata Wiku.

Menutut Wiku, penurunan kasus ini terjadi setelah pemerintah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali.