Tiga pakaian lain nantinya akan menggunakan bahan dari lini berbeda yaitu Lanficio Di Calvino sebagai pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Menurutnya, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) usai menentukan spesifikasi setelah melakukan tes laboratorium ke Pokja ULP.
Kemudian pihaknya hanya bertugas mengevaluasi hasil lab tersebut apakah sesuai atau tidak dengan keinginan PPK.
"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," tutur dia.
"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK.
Setelah ini PPK-lah yang menindaklanjuti, kami hanya mencari penyedia bahan," urainya.
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul sebelumnya ikut memberikan tanggapan dan justru menanyakan hati nurani para wakil rakyat di tengah situasi pandemi saat ini.
"Saya hanya mau bertanya, apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu?," tanya dia.
Sementara itu dilansir dari TribunJakarta.com, Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono Nomila mengaku tak tahu persis nominal satu pakaian yang akan dibeli lantaran nantinya akan diurus oleh pemenang lelang.
"Kalau rincinya ya enggak tahu kan itu lelang.
Lelangnya bagaimana juga saya enggak tahu, harga penawaran segitu di LPSE," papar Agus.