Kasus Covid-19 Indonesia Belum Juga Terkendali, Menkes Mulai Usut Benang Kusut Pandemi, Ungkit Soal Testing yang Salah hingga Kapok dengan Data Kemenkes

"Kita harus akui bahwa cakupan tes Covid-19 di tanah air Indonesia masih sangat minim dan hanya menyasar pada orang bergejala untuk kategori suspek," lanjutnya.

Baca Juga: Sempat Temui Celine Evangelista Sebelum Dihantam Isu Cerai, Sosok Ini Bocorkan Gerak-gerik Istri Stefan William yang Buat Tak Percaya: Makanya Aku Kaget

Bahkan, tes yang dilakukan pada orang bergejala pun belum sesuai yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1 test per 1.000 orang per minggu dengan positive rate kurang dari 5 persen.

"Artinya, cakupan testing kita tidak sesuai dengan skala jumlah penduduk, tidak sebanding dengan eskalasi pandemi kita. Ini yang harus dijadikan indikator yang tidak boleh diabaikan," kata dia.

Tak hanya soal testing, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sempat dibuat kecewa dengan data dari Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Resmi Hentikan Penyelidikan, Polisi Nyatakan Kasus Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad Tak Melanggar Aturan, Ini Faktanya

Budi menyebutkan dirinya kapok menggunakan atas Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Budi lebih memilih menggunakan data KPU untuk basis data vaksinasi Covid-19, karena dinilai lebih aktual dengan kondisi masyarakat daerah setelah digelarnya Pilkada 2020 lalu.

Baca Juga: Rizky Febian Diam-diam Sudah Temui Teddy Untuk Bahas Warisan Lina Jubaedah, Anak Sule: Sok lah, Mau Berapa?

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.