Bak Sepercik Harapan, Pakar Tata Negara Ini Sebut Omnibus Law Masih Bisa Dibatalkan Meski Sudah Diteken Jokowi hingga Wanti-wanti Pemerintah Agar Tak Ceroboh Saat Uji Materi

GridHot.ID - Seperti yang kita tahu Omnibus Law UU Cipta Kerja memang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (02/11/2020) lalu.

Meski begitu, ternyata perundang-undangan yang penuh kontroversi ini masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini mungkin sekali apabila dalam pemerintah dan DPR tidak berhati-hati dan tidak argumentatif dalam mempertahankan prosedur pembentukan Omnibus Law.

Baca Juga: Lebih Banyak Habiskan Waktu Bersama Sule Dibandingkan Keluarga, Andre Taulany Justru Akui Hanya Berteman dengan Sang Komedian Ketika Bekerja Saja

Melansir Wartakotalive.com, rancangan undang-undang yang disahkan itu tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Draf UU Cipta Kerja tersebut telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak Senin (2/11/2020).

Baca Juga: Telepon Pemulung yang Baca Al Quran di Emperan Toko, Dedi Mulyadi Tak Kuasa Menahan Tangis, Janji Bakal Bantu Wujudkan Cita-citanya untuk Dirikan Pesantren

Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187 halaman.

Sebelumnya diketahui jumlah halaman UU Cipta Kerja kerap berubah-ubah.

Mulanya di situs DPR (dpr.go.id), diunggah draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 1.028 halaman.

Kemudian, di hari pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dua pimpinan Badan Legislasi DPR memberikan draf setebal 905 halaman.