Ancaman Pembunuhan Gegara Diskusi Pemecatan Presiden, Refly Harun Blak-blakan Sebut Rezim Jokowi Mirip Orde Baru: Seharusnya Malu Hati dan Mundur

"Kalau seandainya dia (akademisi) memandang bahwa ada hal-hal yang tidak benar dalam praktik penyelanggaraan negara ini, itu sah-sah saja (mengkritik) sebagai hak warga negara," sebutnya.

Oleh karenanya Refly menyangkan batalnya seminar UGM terkait pemberhentian presiden yang dibatalkan.

"Jadi tidak perlu harus dicurigai akan ada makar, akan ada gerakan menjatuhkan presiden dan lain sebagainya," kata Refly.

Baca Juga: Kabar Baik, Indonesia Dalam Waktu Dekat Akan Segera Bebas dari Virus Corona, Begini Terawangan Sosok Satu Ini yang Bikin Masyarakat Bisa Bernafas Lega: Sekitar Bulan Tujuh Atau Bulan Delapan!

"Kita harus membedakan antara keinginan memberhentikan presiden yang jalannya sudah diatur dalam konstitusi, dengan keinginan lain yaitu presiden mengundurkan diri," jelasnya.

Refly mengatakan, jika terkait pejabat mengundurkan diri itu adalah hak dan subjektivitas pejabat yang bersangkutan.

Sesuai dengan TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001 yang mengatur tentang etika bernegara, disebutkan bahwa pejabat yang kehilangan kepercayaan dari rakyat sebaiknya merasa malu.

"Seharusnya malu hati dan mundur, tapi itu tidak hanya berlaku untuk presiden saja. Itu untuk umum," sebutnya.

"Semua pejabat di republik ini kalau tidak mendapatkan kepercayaan ya harus tahu diri," kata Refly.

Lihat selengkapnya mulai menit 19:00.

Baca Juga: Viral Informasi Larangan Pergi ke Rumah Sakit Meskipun Alami Gejala Covid-19, Begini Imbauan Resmi dari Dokter!