Jumlah Pasien Sembuh Lebih Banyak Ketimbang Meninggal Dunia, 6 Hal Ini Buat Indonesia Dapat Cap Negara Terburuk di Asia Tenggara dalam Tangani Covid-19 Hingga Jadi Sorotan Media Asing, Kenapa?

Pada 23 April, Ravio Patra, seorang aktivis yang telah kritis terhadap bagaimana pemerintah mengelola wabah, adalah salah satu contohnya.

Polisi menuduhnya memprovokasi kerusuhan nasional melalui siaran Whatsapp.

Aktivis hak mengklaim bahwa siaran itu dibuat ketika teleponnya diretas. Mereka mengemukakan fakta bahwa Patra telah secara terbuka mengkritik salah satu staf Jokowi, Billy Mambrasar, karena dugaan konflik kepentingan dalam melaksanakan proyek pemerintah di Papua Barat.

Wawancara kami dengan para aktivis menunjukkan bahwa kritik Patra terhadap Mambrasar adalah alasan ia ditangkap.

Beberapa aktivis percaya bahwa Mambrasar memiliki hubungan dekat dengan Budi Gunawan, kepala badan intelijen nasional Indonesia.

Beberapa orang lain dari berbagai daerah juga telah ditangkap, sebagian besar karena komentar mereka di media sosial sehubungan dengan cara pemerintah menanggapi wabah Covid-19.

Tuduhan termasuk menghina Presiden dan menyebarkan pidato kebencian.

Kontras, pengawas hak asasi manusia Indonesia, melaporkan bahwa pada 8 April ada empat kasus orang dari berbagai daerah (Jakarta, Riau, dan Jawa Tengah) didakwa dengan menghina pihak berwenang.

Baca Juga: Dulu Menyanyi dari Kampung ke Kampung, Betrand Peto Diprediksi Akan Makin Bersinar oleh Denny Darko: Melihat Sesuatu dari Pancaran Matanya

Penangkapan semacam itu biasa terjadi bahkan sebelum pecahnya Covid-19, sebagian besar berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Amnesty International telah mencatat bahwa selama masa jabatan pertama Jokowi (2014-2019), setidaknya ada 203 investigasi kriminal terhadap mereka yang mengkritik pemerintah.

Covid-19 telah menghasilkan peluang lebih lanjut bagi pihak berwenang untuk menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kritiknya.