Bahas Bantuan Sosial untuk Warga Miskin DKI Jakarta Jadi Semrawut, Anies Baswedan dan Para Menteri Malah Adu Mulut di Depan Presiden Hanya Karena Data Bansos yang Tak Sesuai

Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.

Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.

Baca Juga: Kabar Sedih Datang dari Irfan Hakim, Berlinang Air Mata Presenter Kondang Ini Ngaku Terpukul dan Alami Kerugian Besar Karena Hal Ini, Sang Karyawan: Inalillahiwainalillahirojiun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.

Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).

Baca Juga: Punya Pasangan Beda Keyakinan, 3 Mega Bintang Bollywood Ini Temani Pasangannya Jalani Puasa di Bulan Suci Ramadhan

Alasannya adalah pernyataan Anies dalam rapat bersama Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.