GridPop.ID - Mendengar nama Puan Maharani tentu tak terlepas dari sosok ibunya, Megawati Soekarnoputri.
Keluarga dari sang proklamator kemerdekaan RI, Soekarno, tersebut telah menduduki beberapa posisi penting di kursi pejabat Indonesia.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai Presiden Kelima RI dan menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.
Kini Puan Maharani juga menduduki kursi Ketua DPR RI dan sebagai ketua DPR wanita pertama memimpin badan legislatif itu setelah 74 tahun.
Belum lama ini, Puan Maharani membongkar kisah ibunya selama berpuluh-puluh tahun berkarier di dunia politik.
Diberitakan Tribunnews.com, Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berkisah bagaimana kesabaran PDIP dalam berpolitik membuahkan hasil manis.
Terlebih lagi, bisa menjalani itu bersama rakyat.
Hal ini disampaikan Puan saat memberikan sambutan dalam Sekolah Partai Pimpinan Dewan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia Gelombang I di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).
Hadir 102 orang peserta dari perwakilan anggota/pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Acara ini bukan merupakan hanya acara seremonial berkumpulnya lembaga pimpina legislatif. Namun juga bagaimana kita ke depan untuk meraih cita-cita dan tugas-tugas yang sama secara kepartaian untuk bisa mengawal bersama rakyat," kata Puan.
Ketua DPR RI ini mengingatkan posisi PDI Perjuangan hingga saat ini telah menjalani proses yang panjang dan pahit.
Menurut Puan, baru Pemilu 2019 pembagian kursi untuk pimpinan DPR dan MPR melewati proses yang benar-benar demokrasi.
Pada pemilu sebelumnya, proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR penuh dengan intrik.
Puan menceritakan pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang dan telah menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden dan dilanjutkan sebagai presiden.
Lalu, Taufieq Kiemas pernah menjabat Ketua MPR. Hanya kursi Ketua DPR RI yang belum pernah diduduki oleh PDIP.
Puan lantas berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai hal itu.
Puan mendapatkan informasi sebenarnya PDIP nyaris mendapatkan kursi pimpinan DPR RI.
Hanya saja, ada pihak lain yang menjegal PDIP secara tidak etis.
"Jadi bayangkan dari 1999, baru punya ketua DPR itu sekarang di 2019 walaupun sebenarnya hak ketua DPR itu disusun 2014. Jadi memang untuk bisa sampai di sini itu, kita harus sabar dan berjuang terus menerus," kata dia.
"Bayangkan baru kali ini PDIP meniadi ketua DPR, jadi sejarah panjang. Ada yang diambil haknya, ada yang dibohongi, tadi Ibu Ketum (Megawati) mengatakan bahwa dia itu sudah penuh dengan penderitaan, penghianatan, dan lain-lain," tambah cucu Proklamator RI Bung Karno ini dengan nada tinggi.
Puan melihat perjuangan Megawati yang juga ibunya sendiri merasa pilu.
Selama 45 tahun sebagai saksi hidup, Puan melihat sang ibu jatuh dan bangun dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang dianggapnya benar.
"Jadi memang sampai sini enggak gampang," ungkapnya.
Puan juga mengingatkan bahwa kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai lokasi yang bersejarah.
Betapa tidak, rumah itu pernah ditinggali mobil dinas nomor polisi R1 sampai RI 6.
Pada 1999, Megawati Soekarnoputri menjabat wakil presiden yang menurut peraturan negara mendapatkan mobil dinas menggunakan nopol RI 2.
Sedangkan Taufik Kiemas, suami Megawati mendapat mobil dinas bernopol RI 4.
Di 2001 ketika menjabat sebagai Presiden Kelima RI berganti mobil dinas dengan nopol RI 1.
Berdasarkan aturan, suami presiden yaitu Taufik mendapatkan nopol RI 3.
Pada 2009, Taufik Kiemas terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR periode 2009-2014, mobil dinas bernopol RI 5 mutlak digunakan olehnya.
Sementara itu, Puan yang dipercaya menjadi Ketua DPR Ri periode 2019-2024 saat ini mendapatkan mobil dinas bernopol RI 6.
"Ini sejarah paling komplet di republik, walaupun perjuangannya itu panjang," tegas Puan.
Mobil dinas baru Toyota Crown Hybird terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Diberitakan Warta Kota, ternyata setiap pejabat negara yang dipakai Presiden Joko Widodo, menteri kabinet, DPR hingga MPR memilih nomor polisi yang berurutan.
Sebagai kepala negara, bukan rahasia lagi bahwa Presiden Jokowi menggunakan mobil dengan plat nomor RI 1, sebagai penanda orang nomor 1 di Indonesia.
Hal serupa juga didapati sang Wakil Presiden yang mobilnya terdapat plat nomor RI 2 ketika menjalankan tugasnya.
Jika dirunut sesuai jabatan strukturalnya, plat nomor RI 3 dan 4 seharusnya digunakan Ketua MPR dan Ketua DPR.
Tetapi, plat nomor tersebut ternyata kini milik istri Presiden dan Wakil Presiden RI. Berikut daftar plat nomor menteri periode 2014-2019:
RI 1 - Presiden Republik IndonesiaRI 2 - Wakil Presiden Republik IndonesiaRI 3 - Istri PresidenRI 4 - Istri Wakil PresidenRI 5 - Ketua MPR RIRI 6 - Ketua DPR RIRI 7 - Ketua DPD RI
RI 8 - Ketua MARI 9 - Ketua MKRI 10 - Ketua BPKRI 11 - Ketua KYRI 12 - Gubernur BIRI 13 - Otoritas Jasa KeuanganRI 14 - Kementerian Sekretariat NegaraRI 15 - Menko Politik, Hukum dan KeamananRI 16 - Menko PerekonomianRI 17 - Menko Pembangunan Manusia dan KebudayaanRI 18 - Menko KemaritimanRI 19 - dahulu digunakan Kementerian Hukum dan HAMRI 20 - Kementerian Dalam Negeri
RI 21 - Kementerian Luar NegeriRI 22 - Kementerian PertahananRI 23 - Kementerian AgamaRI 24 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI 25 - Kementerian KeuanganRI 26 - Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan MenengahRI 27 - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRI 28 - Kementerian KesehatanRI 29 - Kementerian SosialRI 30 - Kementerian KetenagakerjaanRI 31 - Kementerian PerindustrianRI 32 - Kementerian PerdaganganRI 33 - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
RI 34 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI 35 - Kementerian PerhubunganRI 36 - Kementerian Komunikasi dan InformatikaRI 37 - Kementerian PertanianRI 38 - Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRI 39 - Kementerian Kelautan dan PerikananRI 40 - Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan TransmigrasiRI 41 - Kementerian Agraria dan Tata RuangRI 42 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Wih, hebat dan unika juga ya! (*)