Dulu Susi Pudjiastuti Mampu Amankan Uang Negara Rp 9,3 Triliun Karena Tenggelamkan Kapal Ilegal, Kini Edhy Prabowo Justru Ambil Langkah Lain: Kalau Pelanggar Sudah Ditangkap Kenapa Harus Ditenggelamkan?

Namun, terdapat mekanisme hukum yang harus dijalani tanpa perlu adanya penenggelaman kapal.

Baca Juga: Tak Lagi Hanya Bermodalkan Cinta Semata, Ada Aturan Baru Menikah di Era Jokowi - Maruf Amin di Tahun 2020, Apa Itu?

"Kalau kita mengejar pelanggar kapal yang masuk ke Indonesia, sudah ditangkap, sudah menyerah, lalu kenapa harus ditenggelamkan? Kan ada mekanisme hukum dan aturan yang sudah kita lakukan. Secara prinsip adalah bagaimana langkah ke depan, sikap kita untuk memanfaatkan sumber daya laut ini agar bermanfaat bagi masyarakat pesisir," jelas Edhy.

Ia menjelaskan bahwa penenggelaman kapal asing adalah program terdahulu.

Ia juga mengisyaratkan bahwa program ini berpotensi tidak akan dilanjutkan, mengingat kapal asing bisa dimanfaatkan untuk keperluan nelayan atau infrastruktur di Indoneisa.

Baca Juga: Batal Dinikahi Bangsawan Kaya Raya, Artis Cantik Ini Disunting Pejabat 3 Tahun Lebih Muda, Begini Kondisinya yang Jadi Sorotan

"Tentang penenggelaman kapal, Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa itu cukup dulu. Yang penting sekarang setelah ditenggelamkan, mau diapakan laut kita ini? Bukan berarti penenggelamannya tidak kita lakukan," kata Edhy.

Pada masa pemerintahannya, Susi memang cenderung ngotot untuk menenggelamkan kapal asing yang terlibat illegal fishing.

Sebab, menurut dia, jika tidak ditenggelamkan maka kapal sudah pasti akan kembali lagi kepada asing dan digunakan untuk illegal fishing selanjutnya.

Dalam sebuah wawancara televisi, Susi sempat menjelaskan bahwa Vietnam menggunakan nama orang Indonesia untuk kembali membeli kapal yang ditangkap karena illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Penampilannya Berubah 180 Derajat, Presenter Senior Ini Berhasil Turunkan Berat Badan 11 Kg dalam Sebulan dengan Diet Murah Rp 20 Ribu, Kok Bisa?

Sebagai aset negara, kapal asing yang sudah berketetapan hukum tetap oleh pengadilan atau inkracht akan dilelang.