GridPop.ID - Masyarakat sempat dibuat penasaran akan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang atau tidak.
Dilansir dari Kompas.com, akhirnya pemerintah angkat bicara memutuskan melakukan perpanjangan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan menurutnya pemerintah juga akan melakukan pelonggaran pembatasan secara bertahap pada 26 Juli 2021 dengan memperhatikan tren kasus Covid-19.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi, saat menyampaikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.
Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu memantau apa yang terjadi di lapangan hingga tak lupa mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat yang mengalami dampak akibat adanya PPKM Darurat.
Menurutnya, kebijakan PPKM sejak 3 Juli 2021 adalah hal yang tak bisa dihindari dan mesti dilakukan pemerintah meskipun berat.
Pasalnya, hal tersebut diambil guna menekan angka penularan Covid-19 juga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit.
"Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," kata Jokowi.
"Namun alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," tutur dia.
Sementara itu dilansir dari Tribunnews.com, menanggapi adanya kebijakan perpanjangan masa PPKM Darurat, sejumlah daerah di Jawa Barat rencananya akan melakukan unjuk rasa.